Bela Negara Wujud Cinta Bangsa dan Negara

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang siap berjuang, berbakti serta berkorban untuk membela negara dengan dijiwai rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Landasan bela negara adalah wajib militer. Bela negara didukung oleh UU nomer 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara. Bela negara tidak hanya berarti ikut berperang untuk menjaga keutuhan negara, namun dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Bela negara dapat dimulai secara sederhana, seperti memiliki hubungan yang baik dengan sesama warga negara sampai menangkal ancaman bahaya dari musuh. Ancaman bagi negara bisa berupa bencana, terorisme, atau adanya ideologi yang dapat mengganggu stabilitas negara.  Bela negara mencakup berbagai aspek kehidupan, yaitu sosial, ekonomi dan politik. Bela negara bukan hanya dilakukan oleh mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, namun setiap warga negara dapat melakukan bela negara, misalnya peduli terhadap lingkungan, rela berkorban untuk bangsa dan negara, cinta tanah air, disiplin dan tanggung jawab.

Sesuai Keppres RI nomer 28 tahun 2006, Hari Bela Negara jatuh pada tanggal 19 Desember. Bela negara dapat dituangkan dalam dunia pendidikan, hidup bermasyarakat dan dalam pekerjaan. Agar dapat melakukan bela negara, seseorang harus memiliki kemampuan awal bela negara yang mencakup kemampuan psikis dan fisik.  Kemampuan psikis adalah Kemampuan yang berkaitan dengan kondisi emosi dan kejiwaan seseorang  Contoh kemampuan psikis, seseorang memiliki karakter rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban dan setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara kita. Kemampuan fisik adalah kemampuan untuk melakukan tugas yang membutuhkan kekuatan, ketrampilan dan stamina serta karakteristik serupa. Contoh kemampuan fisik, seperti bela diri, menembak, taktik pertahanan, penanggulangan bencana alam, pemadam kebakaran, dan evakuasi. Pendek kata agar dapat melakukan bela negara, seorang warga negara harus  memiliki sikap dan perilaku disiplin, ulet, percaya diri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan, memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, mampu bertahan hidup, dan senantiasa memelihara kesehatan jiwa raganya.

Bagaimana Hari Bela Negara ini ada? Berdasarkan situs Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pada tanggal 19 Desember 1948 terjadi peristiwa Agresi Militer II oleh Belanda. Serangan Belanda dilancarkan di ibu kota negara yang kala itu berkedudukan di Yogyakarta dengan tujuan untuk menghapus keberadaan Bangsa Indonesia. Dalam peristiwa itu, Belanda menangkap tokoh-tokoh penting nasional, seperti: Bapak Presiden Indonesia Ir. Soekarno beserta Wakil Presiden Bapak Moh. Hatta, maupun perdana menteri Mr. Sutan Syahrir. Penangkapan para tokoh  ini menyebabkan Ibukota negara jatuh. Dalam keadaan genting dan pemerintahan yang kosong inilah, Ir Soekarno memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara melalui surat kawat untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat dalam rangka bela negara dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Pada saat itu Kota Bukittinggi sepenuhnua berada dalam kekuasaan RI. Meski telegram resmi penunjukkan Syafruddin belum diterima namun Syafruddin telah mendengar perintah melalui radio. Maka, Syafruddin segera menggelar rapat persiapan pembentukan PDRI pada 19 Desember itu juga.

Tokoh yang hadir dalam rapat di antaranya TM Hasan, Sutan Moh Rasyid, Kolonel Hidayat. Deklarasi belum dilakukan sampai didapat kepastian bahwa para pemimpin republik ditawan serdadu Belanda. Setelah kepastian didapatkan,  maka persiapan deklarasi PDRI pun dimatangkan. Para pemimpin republik harus bergegas menyingkir karena pasukan Belanda bergerak dari Padang menuju Bukittinggi. Tujuan selanjutnya adalah, Nagari Lareh Sago Halaban di Kabupaten Limapuluh Kota. Jaraknya sekitar 45 km di sisi timur Bukittinggi atau 15 km dari Kota Payakumbuh. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1949, dari sebuah Rumah Gadang milik warga di Nagari Lareh Halaban itulah, Syafruddin Prawiranegara mendeklarasikan PDRI. Ia menjabat sebagai Ketua PDRI sekaligus Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan. Sementara itu, TM Hassan duduk sebagai Wakil Ketua PDRI sekaligus Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Gubernur Militer Sumatra Barat Sutan M Rasyid ditunjuk menjadi Menteri Keamanan dan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan dan Pemuda. Ada pula nama-nama Lukman Hakim,  Mananti Sitompul, dan Indracaya. Kabinet yang seadanya itu dinamai “Kabinet Perang”. Adapun Nagari Lareh Sago Halaban menjadi pusat pemerintahannya. Keesokan harinya Syafruddin menyampaikan pidato pertamanya. Dalam pidatonya yang penuh semangat itu Syafruddin selaku Ketua PDRI menegaskan bahwa Republik Indonesia masih berdiri. Ia menyerukan kepada seluruh Angkatan Perang Negara RI untuk terus bertempur dan pantang menyerah.Usai berpidato, rombongan pimpinan PDRI ini harus bergerak dan bergeser lagi ke lokasi yang lebih aman, yakni ke Nagari Koto Tinggi.

Koto Tinggi menjadi pusat pemerintahan PDRI dengan sarana yang serba apa adanya. Gubernur Militer Sumatra Barat dan Markas Komando Divisi Banteng juga berkedudukan di sana. Syafruddin sempat mengeluarkan penetapan pembagian teritorium tentara di Sumatra dan mengukuhkan para gubernur militer masing-masing, yakni di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan. Segala keputusan dikeluarkan melalui radio. Saat itu, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Sawah Lunto, Batu Sangkar, Sijunjung, dan beberapa kota lain di Sumatra Barat sudah diduduki Belanda. Belanda terus memburu PDRI untuk membungkam dan menyatakan RI telah hancur. Para pejuang berpikir bahwa PDRI tidak boleh hancur. Jarak antara Koto Tinggi dengan Bukittinggi hanya sekitar 20Km, maka dianggap rentan sehingga PDRI harus berpindah lagi ke kantung republik di Badar Alam, Solok agar aman. Sementara itu, Gubernur Militer Sumatra Barat Sutan Moh Rasyid dan Divisi Banteng tetap bertahan di Koto Tinggi. Syafruddin menempuh jarak ratusan kilometer menghindari kota-kota yang diduduki oleh Belanda dengan berjalan kaki, sebagian naik mobil, naik kuda, sebagian kadang bahkan melalui perjalanan jalur air. Perjalanan semakin terasa berat karena mereka harus membawa satu set radio transciever YBJ-6 untuk menjalankan pemerintahan. Berat radio mencapai dua kuintal lebih tanpa baterai dan sebesar lemari jika dirangkai. Perlu waktu tiga minggu bagi rombongan Syafruddin untuk mencapai Nagari Bidar Alam. Jumlah rombongan sebanyak 39 personel  termasuk dua regu pasukan bersenjata dan empat operator radio. Beberapa dusun dan nagari sempat menjadi tempat persingahan, dan menjadi “Ibu Kota Negara Perjuangan” meski selama satu atau dua hari. Tempat persinggahan itu, seperti ditulis dalam risalah Nopriyasman, dosen ilmu sejarah di  Universitas Andalas (2021), ialah Bangkinang, Simpang Tiga, Taratak Buluh, Logas (Riau), lalu masuk kembali ke Sumbar melalui Sungai Durian, Taluk Kuantan, Kiliran Jao, Muara Labuh, Sungai Dareh, Abai Siat, Sumpur Kudus, Padang Japang, dan Bidar Alam.

Selama menempuh perjalanan yang berat, rombongan Kabinet PDRI diterima dengan sukacita oleh rakyat dan memperoleh dukungan. Gubernur militer yang sekaligus Menteri Keamanan Moh Rasyid, menurut Nopriyasman, telah mengeluarkan instruksi kepada bupati-militer, wedana-militer, camat-militer,  hingga ke wali nagari perang di seluruh Sumatra Barat. Ujung tombaknya adalah Badan Pengawal Nagari Kota (BPNK), sebagai unit pertahanan terbawah. Selain tugas-tugas perang, perangkat keamanan ini diperintahkan untuk mengurus pengungsi dan membantu PDRI. Kepada para ninik-mamak diserukan untuk membantu PDRI, dan gilirannya para ninik-mamak meminta anak-kemenakan menolong dan menghormati PDRI. Maka, pengembaraan para pemimpin PDRI itu mendapat bantuan dan perlindungan rakyat. Dalam safarinya yang panjang itu, rombongan PDRI paling lama berada di Bidar Alam, yakni 95 hari, mulai 14 Januari hingga 18 April 1949.

Ketika suasana perang mulai mereda, PDRI pun bergeser ke Nagari Sumpur Kudus, Sijunjung, dan berpindah dusun (jorong) tiga kali. Secara keseluruhan PDRI berada di Sumpur Kudus selama 60 hari, hingga 19 Juni 1949. Dari Sumpur Kudus, rombongan PDRI kembali ke Koto Tinggi, dengan mobil, dan berada di nagari sejuk itu selama 19 hari, yakni hingga 10 Juli 1949. Tiga hari kemudian, Syarifuddin Prawiranegara sudah muncul di Yogyakarta, dan menyerahkan kembali mandatnya kepada sang pemberi amanah yakni Bung Karno dan Bung Hatta. Pihak RI dan Belanda sepakat guna menyelesaikan konfliknya di meja perundingan di Den Haag.

Perjalanan para pemimpin PDRI telah mengguratkan kisah-kisah yang mengagumkan, jejak sejarah yang tidak boleh dilupakan. Di Jorong Bulian Nagari Bidar Alam, Solok, rumah gadang beratap tanduk kerbau yang dulu digunakan sebagai kantor PDRI telah dipugar dan dijadikan cagar budaya. Bangunan yang digunakan sebagai Kantor PDRI di Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Sijunjung, masih dirawat dan dijadikan monumen. Di Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, situs kantor PDRI masih terawat. Namun, warga ingin memaknai perjuangan PDRI secara lebih kontekstual dengan zaman. Maka, dibangunlah museum mulai 12 Desember 2012 pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan menelan dana Rp 268 miliar. Auditorium di atas bukit itu disebut monumen dengan luas 40 hektar

Peserta didik SD Marsudirini St. Yoseph pasti setuju jika mereka yang berjuang untuk negeri kita tercinta Indonesia ini layak disebut pahlawan. Mereka berjuang dengan segenap jiwa dan raga demi keutuhan bangsa kita. Meskipun bersusah payah, mereka tidak patah semangat bahkan dengan gagah berani menentang bahaya yang dapat mengancam nyawa. Mari kita teladan para pahlawan kita ini dengan rajin belajar untuk mengisi kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan. Kita mulai dari sekarang untuk ikut bela negara dengan bersikap baik dan sayang kepada teman-teman di sekitar kita. Berkah Dalem

Sumber:

Internet dengan pengolahan pribadi